erek2 orang bisu

newdirekturtoto - Pejabat: Hak PPPK Sama dengan PNS, Jangan Ada Lagi yang Protes

2024-10-07 05:49:00

newdirekturtoto,taypak sdy,newdirekturtoto
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pejabat: Hak PPPK Sama dengan PNS, Jangan Ada Lagi yang Protes

Pejabat: Hak PPPK Sama dengan PNS, Jangan Ada Lagi yang Protes

Selasa, 11 Juni 2024 – 06:58 WIB Pejabat: Hak PPPK Sama dengan PNS, Jangan Ada Lagi yang ProtesFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comSudah banyak honorer diangkat jadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MANOKWARI - Sebanyak 105 tenaga kesehatan di lingkup Pemprov Papua Barat menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Senin (10/6).

Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menegaskan bahwa para PPPK tenaga kesehatan itu wajib menjalankan tugas sesuai lokasi penempatan.

"Jangan berpikir tugasnya sementara lalu minta pindah," kata Ali Baham seusai menyerahkan SK PPPK tenaga kesehatan, di Manokwari, Senin.

Baca Juga:
  • Menjelang Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Terbaru Verval Data Honorer

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi secara berkala terhadap kinerja para PPPK tersebut.

Ali Baham mengatakan, kehadiran ratusan PPPK diharapkan berdampak positif terhadap upaya pemerintah daerah memperbaiki mutu dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

"Waktu seleksi banyak pendaftar, tetapi sedikit yang lolos karena disesuaikan dengan kuota. Laksanakan tugas sebagaimana mestinya," demikian pesan Ali Baham.

Baca Juga:
  • Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah 

Dia menjelaskan, saat ini ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, telah disamaratakan dalam penerimaan hak seperti penghasilan, tunjangan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan jaminan sosial kesehatan.

Penyamarataan hak PNS ataupun PPPK diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai wujud komitmen transformasi dalam pengelolaan lingkungan kerja institusi pemerintahan yang kondusif dan berkeadilan.