NUSANTARA, KOMPAS.com - Kehadiran Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap penting dan krusial. 

Kendati usianya baru 20 tahun, namun provinsi dengan ibu kota Mamuju ini sangat signifikan dalam ikut merealisasikan gedung-gedung megah di IKN.

Sebut saja Istana Garuda, Istana Negara, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, ibarat pepatah kuno it takes village to raise a child, IKN butuh sekampung untuk dirawat dan dibesarkan.

Baca juga: Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN Perlu Dipercepat

Termasuk oleh salah satunya Provinsi Sulbar yang memiliki potensi luar biasa besar. Sulbar ikut berkontribusi besar membangun IKN melalui pengiriman pasir, kayu, batu, dan lain-lain dari Majene dan Mamuju.

"Tanpa Sulbar, IKN tak akan ada. Kami butuh Sulbar dalam mendukung terciptanya ekosistem hunian, energi, transportasi, pengolahan air dan limbah, infrastruktur, serta pangan agar kami yang tinggal di IKN bisa terus hidup," ungkap Agung kepada Kompas.com, usai acara West Sulawesi Investment Forum 2024, di Balikpapan, Jumat (6/9/2024).

Terlebih dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 makin mengukuhkan kontribusi Sulbar sebagai kota mitra bagi IKN. 

Beleid ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.

Hal senada dikatakan Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik yang berpendapat bahwa peran Sulbar sangat penting demi terciptanya koneksi three citiesIKN.

Baca juga: Terus Digeber, Progres Balai Kota dan Pusat Data IKN 28,98 Persen

"IKN, khususnya Kaltim sangat membutuhkan Sulbar yang kaya akan sumber daya alam (SDA) terutama pangan, dan komoditas pertanian lainnya," ujar Akmal. 

Oleh karena itu, Sulbar harus mampu memanfaatkan peluang investasi dengan adanya pembangunan IKN di Kaltim.

Terutama ekonomi hijau, ekonomi biru, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular. 

IKN dan Kaltim, lanjut Akmal, membutuhkan banyak hal dari Sulbar. Hanya, harus dipayungi regulasi yang lengkap.

Misalnya peluang antar sektor privat atau swasta dalam relasi business to businessantara BUMD Kaltim dan BUMD Sulbar.

Baca juga: Progres Masjid Negara IKN 18,7 Persen, Rampung Desember 2024

Kemudian relasi antar pemerintah atau government to government (G to G) yang harus dipayungi dengan semacam nota kesepahaman (Mo).