NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak pada tingkat kebutuhan minyak dan gas (migas) di Kalimantan Timur.

Peningkatan terjadi terutama di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN berada, dan Kabupaten Paser.

Oleh karena itu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Nusantara akan fokus pada pemenuhan kebutuhan migas, terutama migas (BBM dan LPG) subsidi, di seputaran IKN.

Baca juga: Konsumsi BBM Naik 10 Persen karena IKN, Pertamina Ajak Investor Buka SPBU

Ketua Hiswana Migas Nusantara Christofel EG menuturkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

"Pada saat IKN beroperasi penuh, itu semua produk pelayanan ke masyarakat itu kami harapkan bisa dapat teratasi bertahap. Targetnya pada 2027 semua kebutuhan terpenuhi," ujar Chris.

Dia mengharapkan dukungan penuh dari PT Pertamina (Persero) yang selama ini cukup luar biasa agar penyaluran migas subsidi tepat sasaran.

Untuk mendukung itu, dilakukan pemetaan wilayah pelayanan. Hingga saat ini, khusus di Kabupaten PPU di mana IKN berada, terdapat 32 titik pelayanan Hiswana Migas Nusantara.

Baca juga: Pertamina Pastikan Stok BBM, LPG serta Avtur di Kalimantan Timur Aman

Titik pelayanan ini dinamakan One Village One Outlet (OVOO) yang akan hadir di desa-desa yang dapat diakses masyarakat.

Program OVOO dilaksanakan sebagai bentuk switchingdari lokasi-lokasi layanan yang selama ini kurang tepat sasaran.

"Misalnya, ada layanan di perumahan elite, itu akan kami pindahkan ke lokasi yang lebih tepat sasaran, untuk masyarakat berpenghasilan rendah," cetus Chris.

Menurut Chris, pemetaan wilayah layanan migas bersubsidi sebagian besar sudah selesai, dan sudah mulai jalan, sementara titik lainnya masih dalam proses.

Hiswana Migas Nusantara melakukan pemetaan berdasarkan jumlah populasi, kebutuhan, dan sebaran stok, serta daya beli.

Selanjutnya, dari pemetaan itu diajukan kepada PT Pertamina (Persero) hingga kemudian turun alokasi sesuai permintaan/pengajuan.

"Jadi kami harus banyak berkoordinasi dengan banyak pihak. Di Kabupaten Paser misalnya, kami koordinasi dengan BUM Desa. Mereka yang mengetahui angka kebutuhan dan detail wilayah. Kami kerjakan bersama-sama," ungkap Chris.