Rizki Faisal: Ketua MPR jadi Korban Karena MKD Gagal Paham

jpnn.com, BATAM - Presidium Nasional Aktivis 98, Rizki Faisal mendukung penuh sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang tidak mau memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Dia menilai MKD tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan berlaku untuk menangani aduan terhadap Ketua MPR. 

"Sedari awal MKD tidak betul-betul memeriksa laporan yang masuk serta tidak memverifikasi sumber yang menjadi dasar laporan. MKD terlalu tergesa-gesa menindaklanjuti serta percaya begitu saja terhadap materi laporan yang masuk," ujar Rizki Faisal di Batam, Minggu (23/6).

• Bamsoet Tak Hadir dalam Sidang MKD DPR, Fahri Lubis Sebut Sudah Tepat

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri itu menuturkan seharusnya MKD setelah menerima laporan memastikan apakah isi laporan tersebut fakta atau hoaks.

Terlebih yang dilaporkan adalah pernyataan Ketua MPR sebagai ketua lembaga tinggi negara, sehingga bukan hal yang sulit untuk memastikan, apakah laporan sesuai fakta yang terjadi atau tidak.

“Dalam laporan ke MKD Muhammad Azhari melaporkan Pak Bamsoet memuat pernyataan, “semua partai politik setuju untuk amandemen UUD 1945." Setelah saya lihat, dalam video yang ada di media elektronik, tidak ada Pak Bamsoet menyatakan hal itu," pria yang juga Anggota DPR RI terpilih Partai Golkar dari Kepulauan Riau (Kepri) itu.

• Ketua MPR Bamsoet Minta ARDIN Indonesia Harus Dorong Peningkatan Digitalisasi Usaha

Ketua MKGR Kepri itu meminta MKD DPR melakukan koreksi internal karena pemanggilan MKD yang berdasarkan pada berita bohong merusak marwah pimpinan dan lembaga MPR.

Rizki mendukung apapun langkah yang diambil Ketua MPR untuk menjaga Marwah MPR serta menjaga amanah yang diberikan rakyat.