KETUA Dewan Penasihat Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Boediono mengharapkan Anugerah Pandu Negeri 2024 bisa memberikan semangat kepada puluhan pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan.

"Saya yakin teman-teman pemerintahan daerah di sini akan tetap semangat untuk mendorong teman-teman kita di daerah untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi," kata mantan Wakil Presiden Ke-9 RI di Jakarta, Kamis (5/9).

Terlebih, kata dia, penghargaan tersebut memang sengaja diberikan untuk memotivasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemda yang merupakan bagian dari struktur negara.

Baca juga : Tata Kelola Pemerintah Daerah Pekerjaan Rumah Mendatang

Boediono menilai yang didapat oleh pemerintah daerah tersebut merupakan bukti dari perjalanan panjang di bidang tata kelola atau governansi pemerintahan. "Saya yakin ini akan terus berjalan karena pekerjaan (governansi pemerintahan) tidak akan pernah selesai 1-2 tahun. Ini perjalanan panjang," ujarnya.

Direktur Pelaksana IIPG Irham Dilmy menjelaskan bahwa ada dua kriteria penilaian yang digunakan, yakni kinerja dan governansi dengan masing-masing bobot penilaian ialah 60:40.

Aspek tata kelola pemerintahan atau governansi menilai perolehan opini wajar tanpa pengecualian, indeks reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Menggambarkan tingkat upaya pembaharuan atau pembenahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan," jelasnya.

Baca juga : Governansi Pemerintahan Butuh Pengembangan Kualitas SDM

Berikutnya, kata dia, data monitoring capaian kinerja koordinasi dan supervisi pencairan korupsi yang datanya diambil dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menilai seluruh pemerintah daerah. 

Selanjutnya, aspek kedua, kata dia mengukur laju produk domestik regional bruto PDRB, rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), hingga inovasi daerah dari hasil penilaian ketelitian bidang layanan publik Kementerian PANRB.

Adapun tim penilai, kata dia, terdiri dari ahli, akademisi, dan praktisi ilmu pemerintahan, administrasi publik, hingga Dewan Pembina maupun Dewan Pengawas IIPG. (Ant/Z-2)